BAB 1 : HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

 BAB 1: Hakikat Manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, khususnya yang berakar pada tradisi kapitalisme klasik, manusia sering kali diposisikan sebagai objek dari mekanisme pasar, bukan sebagai pelaku yang memiliki kehendak bebas dan martabat. Dalam kerangka berpikir semacam ini, manusia dipandang semata-mata sebagai konsumen yang permintaannya dapat diprediksi melalui kurva ekonomi, atau sebagai tenaga kerja yang nilainya diukur murni dari tingkat produktivitas dan kontribusinya terhadap output produksi. Pandangan reduksionis semacam ini pada akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai dehumanisasi ekonomi, yaitu proses di mana manusia kehilangan dimensi kemanusiaannya dan direduksi menjadi sekadar variabel dalam persamaan matematis. Baik Pancasila maupun Islam secara tegas menolak cara pandang seperti ini, karena keduanya menempatkan manusia bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek ekonomi, yaitu pelaku aktif yang memiliki martabat, kehendak bebas, dan tanggung jawab moral atas setiap tindakan ekonominya. Dalam kerangka Pancasila, hal ini secara eksplisit tercermin dalam sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi, harus senantiasa menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak asasi, rasa keadilan, dan kebutuhan spiritual yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar kalkulasi untung-rugi semata. Manusia dalam pandangan Pancasila bukanlah faktor produksi yang dapat diperlakukan secara instrumental, melainkan tujuan itu sendiri dari setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi yang dijalankan. Sementara itu, dalam perspektif Islam, kedudukan manusia sebagai subjek ekonomi memiliki landasan teologis yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70, yang menegaskan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam dan mengaruniakan kepada mereka akal serta tanggung jawab moral yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kemuliaan ini menjadikan manusia sebagai pelaku ekonomi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan material, melainkan juga bertanggung jawab secara moral dan spiritual atas setiap pilihan ekonomi yang diambilnya. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia, melainkan sekadar sarana atau instrumen untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan hakiki yang mencakup dimensi duniawi sekaligus ukhrawi secara seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik Pancasila maupun Islam bertemu pada satu titik fundamental yang sama, yaitu penolakan tegas terhadap segala bentuk reduksi manusia menjadi sekadar angka statistik dalam kalkulasi ekonomi, dan sebaliknya menegaskan bahwa manusia harus senantiasa diperlakukan sebagai subjek yang bermartabat dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

Konsep Homo Economicus merupakan salah satu asumsi dasar yang paling berpengaruh dalam sejarah ilmu ekonomi modern, khususnya sejak berkembangnya mazhab ekonomi klasik dan neoklasik. Konsep ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya rasional, yang dalam setiap pengambilan keputusan ekonominya selalu didorong oleh motif untuk memaksimalkan kepentingan dan keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dimensi moral, sosial, maupun spiritual dari tindakannya tersebut. Manusia dalam kerangka Homo Economicus digambarkan sebagai individu yang egois secara alamiah, yang setiap tindakannya semata-mata didasarkan pada perhitungan untung-rugi yang bersifat pragmatis dan materialistis. Konsep ini banyak mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, baik dari ekonom heterodoks, filsuf, maupun pemikir agama, karena dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas perilaku manusia dan mengabaikan sama sekali dimensi moral serta spiritual yang sesungguhnya juga turut membentuk keputusan ekonomi seseorang. Sebagai alternatif dan sekaligus kritik terhadap konsep tersebut, muncul gagasan Homo Islamicus, yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang tetap rasional dalam mengambil keputusan ekonomi, namun rasionalitasnya tidak bersifat bebas nilai, melainkan senantiasa dibimbing oleh wahyu dan ajaran agama. Dalam kerangka Homo Islamicus, manusia mengejar keuntungan duniawi, namun keuntungan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip maslahah, yaitu kebaikan yang sejalan dengan tujuan syariah, sehingga setiap keputusan ekonomi senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Adapun konsep Manusia Pancasila memandang manusia dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi sekaligus, dimensi individu dan dimensi sosial, yang dikenal dengan istilah monodualisme. Dalam kerangka ini, manusia tidak dipandang semata-mata sebagai individu yang berdiri sendiri, maupun semata-mata sebagai bagian dari kolektif yang kehilangan identitas pribadinya, melainkan sebagai makhluk yang harus senantiasa menyeimbangkan antara hak-hak pribadinya dengan kewajiban sosialnya terhadap masyarakat, dan keseimbangan ini pada gilirannya dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang menjadi landasan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika ketiga konsep ini diperbandingkan dan disintesiskan secara integratif, dapat ditemukan bahwa baik Homo Islamicus maupun Manusia Pancasila sesungguhnya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengoreksi kelemahan mendasar dari konsep Homo Economicus dengan menambahkan tiga dimensi penting yang selama ini diabaikan. Dimensi pertama adalah dimensi spiritual atau ketuhanan, yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi manusia tidak boleh terlepas dari kesadaran akan adanya Tuhan sebagai pemilik mutlak segala sesuatu, sehingga rasionalitas ekonomi tidak boleh direduksi menjadi sekadar rasionalitas material belaka. Dimensi kedua adalah dimensi sosial, yang menegaskan bahwa manusia dalam berekonomi tidak boleh semata-mata mengejar kepentingan pribadi, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dimensi ketiga adalah dimensi etika, yang memberikan batasan-batasan moral terhadap aktivitas ekonomi, baik melalui prinsip halal-haram yang berlaku dalam sistem ekonomi Islam, maupun melalui nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi landasan dalam sistem ekonomi Pancasila. Sintesis dari ketiga dimensi tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah gagasan baru yang dapat disebut sebagai manusia ekonomi yang berketuhanan dan berkeadaban, yaitu sosok manusia yang tetap mempertahankan rasionalitas ekonomi dalam pengambilan keputusannya, namun rasionalitas tersebut senantiasa tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral serta tanggung jawab sosial yang lebih tinggi.

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

Konsep khalifah fil ardh merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi sangat luas terhadap cara pandang manusia terhadap alam dan sumber daya ekonomi. Konsep ini bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, yang menceritakan bagaimana Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah, yaitu wakil atau pengelola, di muka bumi. Kedudukan sebagai khalifah ini membawa konsekuensi logis bahwa manusia diberikan amanah besar untuk mengelola seluruh sumber daya alam yang ada di bumi secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan, bukan untuk dieksploitasi secara semena-mena demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu semata. Amanah kekhalifahan ini menuntut manusia untuk senantiasa menyadari bahwa dirinya bukanlah pemilik mutlak dari sumber daya yang dikuasainya, melainkan sekadar pengelola yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas cara ia mengelola amanah tersebut. Sejalan dengan konsep kekhalifahan tersebut, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, manusia dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini tercermin secara jelas dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk turut serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi, tidak hanya mengejar kepentingan dan kesejahteraan pribadi semata. Ketika kedua konsep ini, yaitu khalifah fil ardh dalam Islam dan warga negara Pancasila dalam konteks kebangsaan Indonesia, diperbandingkan secara mendalam, dapat ditemukan bahwa keduanya bertemu pada penekanan yang sama terhadap pentingnya amanah dalam mengelola sumber daya ekonomi, serta sikap penolakan yang tegas terhadap segala bentuk eksploitasi berlebihan, baik terhadap alam maupun terhadap sesama manusia. Perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut terletak pada sumber legitimasinya, di mana konsep khalifah memberikan landasan yang bersifat teologis dan transenden, sedangkan konsep warga negara Pancasila memberikan landasan yang bersifat konstitusional dan bersumber dari kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa. Meskipun demikian, kedua landasan yang berbeda sifatnya ini pada praktiknya justru saling menguatkan satu sama lain, sehingga membentuk sebuah kesadaran kolektif tentang tanggung jawab bersama dalam mengelola kehidupan ekonomi secara adil dan berkelanjutan.

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

Salah satu karakteristik penting yang membedakan sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam dari sistem-sistem ekonomi ideologis lainnya adalah penolakan tegas keduanya terhadap dua bentuk ekstrem dalam mengatur kehidupan ekonomi. Ekstrem pertama adalah individualisme murni sebagaimana dianut oleh sistem kapitalisme liberal, yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi tanpa memberikan batasan yang memadai, sehingga pada praktiknya sering kali melahirkan ketimpangan sosial yang tajam karena mereka yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar cenderung mengabaikan kepentingan pihak yang lebih lemah. Ekstrem kedua adalah kolektivisme murni sebagaimana dianut oleh sistem sosialisme dan komunisme, yang menempatkan kepentingan kolektif di atas segala-galanya hingga meniadakan sama sekali hak milik pribadi, sehingga pada praktiknya justru mematikan insentif individu untuk berinovasi dan berprestasi dalam kegiatan ekonomi. Sebagai jalan tengah di antara kedua ekstrem tersebut, baik Pancasila maupun Islam menawarkan sebuah kerangka keseimbangan yang mencakup tiga dimensi sekaligus. Dimensi pertama adalah dimensi individu, di mana hak milik pribadi tetap diakui dan dilindungi secara sah, kebebasan untuk berusaha dan mengembangkan potensi diri tetap dijamin, dan insentif bagi mereka yang berprestasi dalam kegiatan ekonomi tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan kreativitas yang telah ditunjukkan. Dimensi kedua adalah dimensi kolektif, di mana kepentingan bersama senantiasa diperhatikan dan dijaga melalui berbagai mekanisme sosial, seperti prinsip kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama syariah, semangat gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Indonesia, kewajiban zakat yang mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, serta lembaga koperasi yang menjadi wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang mengedepankan kebersamaan. Dimensi ketiga, yang menjadi ciri khas dan sekaligus pembeda utama dari sistem ekonomi sekuler manapun, adalah dimensi ilahi atau transenden, di mana baik prinsip syariah dalam Islam yang secara tegas menetapkan batasan halal dan haram dalam setiap transaksi ekonomi, maupun nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi sila pertama dalam Pancasila, sama-sama menghadirkan sebuah dimensi yang melampaui kepentingan duniawi semata, dan mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi konkret dari keseimbangan tiga dimensi ini, dapat dilihat pada praktik zakat dalam sistem ekonomi Islam dan praktik gotong royong maupun koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila, yang keduanya secara nyata menunjukkan bagaimana kepentingan pribadi dapat diseimbangkan dengan kepentingan sosial, dengan landasan nilai spiritual yang menjadi pengikat di antara keduanya.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Bagian kelima ini dapat dikatakan sebagai inti argumen dari keseluruhan pembahasan Bab 1, karena di sinilah letak fondasi filosofis yang menjelaskan mengapa sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam, meskipun berbeda dalam banyak aspek teknis dan operasionalnya, sesungguhnya memiliki akar yang sama secara ontologis. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, berperan sebagai jembatan filosofis yang menghubungkan kedua sistem ekonomi tersebut pada tataran yang paling mendasar. Istilah ontologis di sini merujuk pada kajian mengenai hakikat keberadaan atau eksistensi, yang dalam konteks ini berarti pengakuan fundamental bahwa manusia beserta seluruh alam semesta bersumber dari Tuhan dan pada akhirnya juga akan bertanggung jawab kepada-Nya atas segala perbuatannya, termasuk perbuatan dalam bidang ekonomi. Karena sila pertama ini menjadi dasar dan sumber inspirasi bagi keempat sila lainnya dalam Pancasila, maka secara filosofis dapat dikatakan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan dalam kerangka sistem ekonomi Pancasila pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid yang menjadi inti ajaran Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sumber daya yang ada di alam semesta, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 284 yang menyatakan bahwa milik Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Titik temu ontologis semacam ini memiliki implikasi yang sangat penting, karena menunjukkan bahwa sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam bukanlah dua sistem yang saling bertentangan atau tidak dapat dipertemukan, melainkan dua sistem yang justru dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, karena keduanya sama-sama berangkat dari akar nilai spiritual yang serupa, yaitu pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber nilai tertinggi dan sekaligus sebagai landasan etika dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi manusia, baik dalam skala individu, masyarakat, maupun negara.